Surabaya , Bukasaja.id – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengambil langkah tegas menyikapi dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pihaknya menegaskan tidak akan memberi ampun dan langsung menjatuhkan sanksi pemecatan kepada oknum pegawai yang terbukti melanggar hukum.
Pengungkapan kasus memalukan ini bermula dari laporan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengenai adanya praktik percaloan tenaga kerja. Seorang oknum pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya bernama Anang nekat menjanjikan posisi pekerjaan di Dishub kepada para korban.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku meminta korbannya menyetorkan sejumlah uang pelicin hingga mencapai puluhan juta rupiah. Saat menjalani proses interogasi oleh Kepala Dishub Surabaya, Anang mengakui telah membagi hasil kejahatan tersebut bersama Taufiq, oknum pegawai Satpol PP Kota Surabaya.
Berdasarkan pengakuan pelaku di hadapan tim pemeriksa, Anang mengantongi bagian sebesar Rp15 juta, sementara Taufiq menerima aliran dana sebesar Rp25 juta. Saat ini, tim Inspektorat Kota Surabaya terus mendalami kasus tersebut guna menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
“Untuk kasus pungli masih terus dibongkar semuanya. Karena masih diperiksa inspektorat ya, jadi dikejar terus sampai akhirnya, masih ada atau tidak,” kata Wali Kota Eri saat ditemui di Graha Sawunggaling, Kamis (12/11/2026).
Terbongkarnya Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pemkot
Penyelidikan kasus pungli tersebut justru membuka tabir pelanggaran pidana lain yang jauh lebih berat. Di tengah proses pemeriksaan internal, petugas mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum pegawai terlapor.
Untuk memastikan dugaan tersebut, pemerintah kota menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya guna melakukan tes urine mendadak terhadap kedua oknum pegawai. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa Taufiq positif mengonsumsi barang haram, sedangkan Anang menunjukkan hasil negatif.
Dalam pemeriksaan lanjutan, Taufiq akhirnya mengakui telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sekitar dua minggu sebelum dirinya menjalani pemeriksaan kasus pungli. Petugas gabungan pun langsung menggiring oknum pegawai Satpol PP tersebut menuju kantor BNN Kota Surabaya untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ancaman Pemecatan Otomatis Bagi Pegawai Terlibat Sabu
Menanggapi fakta hukum tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan bahwa karier kepegawaian oknum yang terbukti mengonsumsi narkotika otomatis berakhir. Pemerintah kota tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap aparatur yang mencederai integritas pelayanan publik maupun terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
“Kalau (pakai) sabu sudah pasti dipecat ya. Yang pasti kita pecat, karena dia itu (pakai) sabu,” tandas Eri dengan nada geram menegaskan sikap tegas pemerintah daerah.
Langkah pembersihan internal secara menyeluruh ini menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. Pemerintah berkomitmen menjaga marwah birokrasi agar tetap bersih dari praktik pungli serta bebas dari ancaman bahaya narkotika demi mewujudkan pelayanan masyarakat yang berintegritas.















