Surabaya, bukasaja – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025–2026. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp3.270.559.452 berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menjelaskan, keempat tersangka adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS, serta MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah dan Partner. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (19/11/2026) dan langsung ditahan selama 20 hari di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim, hingga 8 Desember 2026.
Angka kerugian negara Rp3,27 miliar itu sebagian besar berasal dari dugaan skema pengeluaran kas perusahaan untuk “menutup perkara”. Total uang yang keluar dari kas KBS dengan modus tersebut mencapai Rp2,41 miliar. Sisanya, pengeluaran kas operasional tahun 2025 sebesar Rp707,7 juta dan tahun 2026 sebesar Rp152,7 juta yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Skema itu bermula pada Februari 2025, saat direksi dan sejumlah karyawan KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. NW dan MN bertanya kepada EES, anggota badan pengawas yang semestinya mengawasi mereka, soal pengacara yang bisa membantu. EES memperkenalkan MM dan memintanya mengupayakan perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup. MM meminta lawyer fee Rp100 juta ditambah dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara. Uang keluar dari kas KBS atas persetujuan NW dan MN, diserahkan EES kepada MM, tetapi menurut penyidik tidak pernah sampai ke penyidik Kejari Tanjung Perak.
Pola yang sama berulang pada April 2025, ketika Kejati Jatim memeriksa pengelolaan keuangan KBS tahun 2013 hingga 2024. MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta hingga total kas yang keluar mencapai Rp2,41 miliar, yang juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik dan pemeriksaan tetap berlanjut. Agar tampak sah, pengeluaran itu diduga ditutupi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, review SOP dan perjanjian kerja sama fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum senilai Rp2,41 miliar.
Keempat tersangka disangkakan Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan sangkaan subsider Pasal 604.















