Surabaya, bukasaja – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan NK pada Senin malam, 16 November 2026, setelah menetapkannya sebagai tersangka baru dugaan pungli perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. NK adalah Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga Agustus 2024 yang kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim.
Penahanan ini membuat kursi Kepala Dinas ESDM Jatim dicatat dua periode berurutan oleh tersangka pungli perizinan. Pengganti NK, AM, lebih dulu menjadi terdakwa dan kini menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan dakwaan menerima pungli Rp4,09 miliar. Dalam dakwaan jaksa, praktik pungli itu disebut telah berjalan sejak era kepala dinas sebelumnya.
Nama NK mencuat dari persidangan perkara tersebut. Pada 23 Oktober 2026, ia bersaksi di hadapan majelis hakim dan mengakui menerima uang Rp687,5 juta, yang menurutnya telah dikembalikan kepada penyidik.
Menurut Kejati Jatim, NK diduga memerintahkan dua bawahannya, almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, untuk memungut uang dari para pemohon izin. Dari tujuh pemohon izin pertambangan terkumpul Rp1,105 miliar dan dari 28 pemohon izin geologi dan air tanah terkumpul Rp133,5 juta, sehingga total pungutan mencapai Rp1,2385 miliar. Dari jumlah itu, NK diduga menikmati Rp687,5 juta. Penyidik menyita uang tunai Rp615 juta serta emas batangan 50 gram.
NK merupakan tersangka kelima dalam perkara ini dan ditahan selama 20 hari hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim. Hingga Selasa pagi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai status jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Atas perbuatannya, NK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.















