Jakarta, Bukasaja.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemerataan akses serta mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) demi menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun. Langkah afirmatif ini menjadi sangat mendesak karena data kementerian mencatat masih terdapat sekitar 14.000 desa di seluruh Indonesia yang belum memiliki fasilitas Taman Kanak-Kanak (TK).
Pemerintah tidak hanya mendorong perluasan jangkauan layanan sekolah, melainkan juga memperkuat sarana pendidikan, bantuan biaya murid, hingga peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Melalui kebijakan komprehensif ini, pemerintah menargetkan seluruh wilayah desa tersebut sudah memiliki akses fasilitas PAUD yang layak dan bermutu pada akhir periode berjalan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatasi ketimpangan akses pendidikan usia dini antarwilayah di Tanah Air. Ia menyoroti perbedaan mencolok antara daerah perkotaan yang sudah padat fasilitas sekolah dengan ribuan desa terpencil yang masih minim sarana belajar anak.
“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-90 di Jakarta, Selasa (3/11).
Seiring dengan perluasan jangkauan wilayah, Kemendikdasmen turut memperketat pengawasan tata kelola anggaran revitalisasi sekolah. Pemerintah memastikan seluruh dana bantuan negara terserap secara optimal untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak tanpa ada celah penyimpangan peruntukan.
“Semua dana yang kita salurkan ini untuk memperbaiki TK yang rusak. Kami berharap agar semuanya dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berintegritas,” tegas Mu’ti di hadapan para peserta rapat.
Selain itu, pemerintah tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan teknis revitalisasi agar penggunaan anggaran menyesuaikan kondisi riil di lapangan. Kendati demikian, pihak pengelola sekolah wajib mematuhi aturan administrasi serta segera melapor secara transparan apabila menghadapi kendala tak terduga seperti bencana alam.
Akselerasi Revitalisasi Sekolah dan Beasiswa Guru PAUD
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan PNFI, Gogot Suharwoto, memaparkan capaian konkret pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan PAUD sepanjang tahun 2026. Pemerintah menetapkan sasaran revitalisasi sebanyak 19.940 sekolah yang terbagi ke dalam 3.865 jalur reguler serta 16.075 melalui skema Alokasi Biaya Tambahan (ABT).
“Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T,” jelas Gogot merinci progres realisasi anggaran. Program masif ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi nyata dari negara terhadap kontribusi besar elemen masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan dasar.
Pasalnya, data kementerian menunjukkan bahwa sebanyak 95 persen satuan PAUD di Indonesia berdiri dan beroperasi secara mandiri melalui pengelolaan masyarakat, sedangkan porsi sekolah negeri hanya berkisar 5 persen. Oleh karena itu, dukungan pendanaan pemerintah sangat vital guna menopang keberlangsungan operasional sekolah-sekolah swasta tersebut.
Sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu mulai tahun 2026, Kemendikdasmen menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun bagi murid TK. Bantuan pendidikan ini memprioritaskan sebanyak 888.000 anak yang bersiap memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD).
Di sisi lain, pemerintah juga memfasilitasi para guru TK yang belum menyandang gelar sarjana (D4/S1) melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Skema ini menyediakan dukungan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester yang pada tahun ini telah menjangkau sebanyak 12.500 guru di berbagai daerah.
Mengembalikan Esensi Belajar Sambil Bermain Tanpa Tekanan
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengingatkan agar penguatan fasilitas fisik serta bantuan anggaran selalu beriringan dengan penerapan metode pembelajaran yang tepat bagi anak usia dini. Ia mengimbau seluruh tenaga pendidik untuk mengembalikan esensi pendidikan PAUD pada prinsip dasar play as learning atau belajar melalui aktivitas bermain.
Guru dan pengelola sekolah dilarang keras membebani anak-anak usia dini dengan tuntutan akademis yang kaku maupun menggelar tradisi seremonial berlebihan seperti wisuda bertoga. Menurut Mu’ti, masa kanak-kanak harus menjadi fase eksplorasi yang menyenangkan demi menumbuhkan karakter serta rasa ingin tahu alami.
“Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” pungkasnya menutup arahan.
Melalui sinergi pemerataan akses, revitalisasi sarana pendidikan, penyaluran bantuan siswa, serta peningkatan kualifikasi guru, Kemendikdasmen berkomitmen memperkokoh fondasi sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Keberhasilan besar ini pada akhirnya bukan sekadar angka statistik pembangunan, melainkan hadirnya ruang tumbuh yang aman, inklusif, dan penuh kegembiraan bagi setiap anak bangsa.















