Semarang , Bukasaja.id – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat sinergi penempatan, pelindungan, serta pemberdayaan pekerja migran secara terpadu. Langkah strategis ini merespons besarnya kontribusi Jawa Tengah yang menyumbang 127.906 layanan penempatan atau sekitar 20,85 persen dari total 613.288 layanan nasional sepanjang periode 2025 hingga 9 November 2026.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menandatangani nota kesepakatan kerja sama tersebut di Kota Semarang, Kamis (12/11/2026). Kolaborasi lintas instansi ini menyasar penguatan layanan migrasi sejak masa persiapan keberangkatan, penempatan kerja, pelindungan selama bertugas di luar negeri, hingga pemberdayaan purnamigran saat kembali ke Tanah Air.
“Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya,” ujar Mukhtarudin di hadapan jajaran pejabat daerah.
Lebih lanjut, Mukhtarudin menjelaskan bahwa penguatan aspek pelindungan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan dua arahan utama Presiden Prabowo Subianto kepada kementeriannya. Pemerintah berupaya memastikan setiap pekerja migran memperoleh jaminan keamanan pada seluruh tahapan migrasi sekaligus menguasai kompetensi untuk mengisi sektor kerja formal maupun profesional di kancah global.
Guna menjawab tantangan pasar kerja internasional tersebut, pemerintah menggulirkan program unggulan SMK Go Global yang berfokus pada penguasaan bahasa asing, keterampilan teknis, serta sertifikasi keahlian. Program prioritas nasional ini membuka peluang besar bagi lulusan sekolah kejuruan di daerah untuk bersaing secara bermartabat di negara-negara maju.
“Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia,” jelas Mukhtarudin menegaskan visi pemerintah.
Antusiasme masyarakat Jawa Tengah terhadap program pelatihan kerja luar negeri ini terbukti melampaui ekspektasi awal pemerintah. Dari alokasi kuota sekitar 8.000 peserta yang tersedia di Jawa Tengah, angka pendaftar tercatat telah melesat mendekati 9.000 orang, sementara sekitar 5.000 peserta sudah mengikuti pelatihan hingga gelombang kedua.
Secara nasional, pemerintah mematok target program SMK Go Global mampu menjangkau 32.000 peserta pada tahun 2026 dan melonjak drastis menjadi 140.000 peserta pada tahun 2027. Melihat tingginya minat generasi muda di wilayah ini, pemerintah pusat membuka peluang besar untuk memperluas porsi alokasi bagi Provinsi Jawa Tengah.
“Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN,” ungkap Mukhtarudin memastikan dukungan penuh pendanaan negara.
Pemetaan Kuota Pekerja Migran dan Dampak Ekonomi Desa
Berdasarkan catatan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), Provinsi Jawa Tengah memegang peranan vital sebagai salah satu pemasok utama tenaga kerja terampil ke mancanegara. Sepanjang tahun 2025 hingga 9 November 2026, data mencatat lima negara tujuan favorit pekerja asal Jawa Tengah meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, serta Jepang.
Mukhtarudin secara khusus menyoroti sejumlah wilayah kabupaten yang memerlukan perhatian ekstra dalam penguatan tata kelola layanan penempatan dan pelindungan. Daerah kantong pekerja migran tersebut mencakup Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Kendal yang memiliki angka keberangkatan sangat tinggi.
Selain meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga secara langsung, remitansi atau pengiriman uang dari pekerja migran di luar negeri memberikan efek berganda bagi perputaran roda ekonomi daerah. Aliran dana segar dari mancanegara tersebut mampu menjaga daya beli warga sekaligus menggerakkan sektor usaha mikro di pedesaan.
“Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” beber Mukhtarudin memaparkan dampak ekonomi pekerja migran.
Oleh karena itu, pemerintah daerah memegang tanggung jawab krusial dalam memastikan calon pekerja migran memperoleh informasi akurat mengenai peluang kerja, persyaratan penempatan, serta prosedur migrasi aman. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini mencakup penyebarluasan informasi lowongan kerja luar negeri, pemetaan minat calon pekerja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hingga dukungan pemeriksaan kesehatan.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah menyepakati penguatan mekanisme pembinaan serta pengawasan terhadap perusahaan pelaksana penempatan agar tidak terjadi praktik kecurangan. Kolaborasi ini juga mengintegrasikan pertukaran data, layanan advokasi pelindungan hukum, serta pendampingan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya.
Seluruh langkah penguatan sinergi kelembagaan tersebut mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penegakan regulasi yang konsisten diharapkan mampu menutup celah keberangkatan pekerja migran nonprosedural yang rentan mengalami eksploitasi.
Integrasi Layanan Terpadu Hingga ke Tingkat Pemerintahan Desa
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut antusias penandatanganan kesepakatan strategis tersebut demi memperketat pengawasan proses migrasi warganya. Pemerintah provinsi memandang koordinasi solid bersama kementerian teknis sangat penting untuk meminimalkan risiko permasalahan hukum maupun sosial yang menimpa pekerja asal Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi memaparkan sebaran data demografi daerah asal pekerja migran terbesar di wilayahnya yang membutuhkan pendampingan intensif. Kabupaten Cilacap menempati urutan teratas dengan jumlah mencapai hampir 12.000 orang, diikuti Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kendal yang masing-masing menyumbang sekitar 6.000 orang, serta Kabupaten Banyumas sekitar 4.000 orang.
Sementara itu, distribusi penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah di negara-negara tujuan utama juga menunjukkan angka yang sangat besar. Negara Taiwan menampung hampir 21.000 pekerja asal Jawa Tengah, disusul Hong Kong sekitar 18.000 orang, serta Malaysia yang menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja.
Menurut Ahmad Luthfi, implementasi nyata dari nota kesepakatan ini menuntut keterlibatan aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar layanan informasi dan pelindungan tidak hanya berhenti di tingkat provinsi. Pemerintah daerah bertekad menurunkan standar pelayanan migrasi aman hingga menjangkau struktur pemerintahan paling bawah.
“Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa,” tandas Ahmad Luthfi menegaskan komitmen jajaran birokrasi provinsi.
Melalui pendampingan intensif dari Kementerian P2MI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimis dapat meningkatkan kualitas tata kelola layanan sekaligus memberikan kepastian prosedur bagi masyarakat yang ingin meniti karier di luar negeri. Sinergi berkelanjutan antara pusat dan daerah ini pada akhirnya akan melahirkan tenaga kerja global yang kompeten, terlindungi secara hukum, serta mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi bagi daerah asalnya.















