Pemerintah Petakan Kompetensi Digital ASN melalui PON ASN Digital

- Editor

Sabtu, 14 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Pudjianto memberikan sambutan dalam acara Penerbitan Peta Okupasi Nasional ASN Digital (Foto: Humas Kemkomdigi)

Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Pudjianto memberikan sambutan dalam acara Penerbitan Peta Okupasi Nasional ASN Digital (Foto: Humas Kemkomdigi)

Jakarta, Bukasaja.id  – Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui pemetaan kompetensi aparatur negara secara menyeluruh. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan Peta Okupasi Nasional (PON) ASN Bidang Digital sebagai acuan resmi instansi pusat maupun daerah dalam mengukur kualifikasi teknologi pegawai.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Kemkomdigi), Bonifasius Pudjianto, menjelaskan bahwa instrumen baru ini dirancang untuk memastikan pengembangan talenta digital di lingkungan pemerintahan berjalan terarah. Kebijakan tersebut merujuk langsung pada Keputusan Kepala BPSDM Komdigi Nomor 48 Tahun 2026 guna menyelaraskan kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi modern.

“Dengan adanya peta okupasi ini, kami memiliki acuan yang lebih jelas untuk menghubungkan antara kompetensi, peran kerja, dan juga yang paling penting, pengembangan karier ASN. Sehingga pengembangan talenta digital di ASN ini dapat dilakukan secara lebih terarah dan terukur,” ujar Bonifasius Pudjianto saat meluncurkan PON ASN Digital pada ajang Digital Leader Summit 2026 di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Enam Pilar Utama Kompetensi dan Penyelarasan Standar Nasional

Peta Okupasi Nasional ASN Digital mencakup enam bidang kompetensi utama yang menjadi fondasi penjenjangan karier aparatur di era teknologi informasi. Keenam bidang strategis tersebut meliputi Tata Kelola Teknologi Digital, Pengembangan Produk dan Layanan Digital, Keamanan Informasi dan Siber, Infrastruktur Digital, Sains Data dan Kecerdasan Artifisial, serta Komunikasi Publik dan Media Digital.

Seluruh cakupan kompetensi itu disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta diselaraskan secara ketat dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pemerintah memastikan bahwa standar ukur yang digunakan tidak kalah kompetitif dibanding sektor swasta, sekaligus mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengedepankan sistem merit.

Di sisi lain, pemerintah memperkuat efektivitas kepemimpinan birokrasi melalui penyelenggaraan program Digital Leadership Academy (DLA) yang konsisten digulirkan sejak 2021. Hingga tahun 2026, berbagai instansi strategis seperti Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemerintah Kota Balikpapan, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI telah mengirimkan ratusan aparuturnya untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan digital tersebut.

“Kompetensi ini harus dinilai tidak hanya untuk area industri korporasi, tapi sekarang juga masuk di ranah aparatur sipil negara. Dan ini tentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” tutur Boni menambahkan.

Akselerasi Transformasi Pemerintahan Menuju Visi Digital Nasional

Keberadaan PON ASN Digital diharapkan menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merancang program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga manajemen talenta. Peta komprehensif ini menjadi instrumen vital dalam menyukseskan Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 demi menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel.

Pemerintah menyadari bahwa akselerasi transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan pengadaan infrastruktur keras, melainkan harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang adaptif. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan lembaga pendidikan, pelaku industri, hingga asosiasi profesi terus diperluas secara berkesinambungan.

Melalui sinergi kelembagaan yang kuat, aparatur sipil negara di masa depan dituntut untuk tidak sekadar mahir mengoperasikan perangkat teknologi. Lebih dari itu, mereka diharapkan mampu memimpin perubahan kultural, melahirkan inovasi pelayanan masyarakat, serta menjaga kedaulatan data nasional di ruang siber.

“Kita ingin membangun ASN yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak kepada masyarakat,” pungkas Boni menegaskan komitmen transformasi birokrasi digital.

Berita Terkait

Kejari Surabaya Setor Uang Rampasan Korupsi Rp4,53 Miliar ke Kas Negara
Empat Tersangka Korupsi KBS Ditahan, Kerugian Negara Rp3,27 Miliar
NK Ditahan Kejati, Dua Kadis ESDM Jatim Berturut-turut Jadi Tersangka Pungli
Marcus Mietzner Bikin Sekjen PDIP Hasto Tersentak, Ternyata Sejak Pemilu 2019 Jokowi Sudah Berniat Habisi Banteng Moncong Putih
Nawardi minta Presiden tak salah pilih Wapres pengganti Gibran
Pemerintah Tingkatkan 66 RSUD untuk Perluas Akses Layanan Kesehatan
Menkomdigi Terima Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026
Kemkomdigi dan BSSN Koordinasi Perkuat Keamanan Siber

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 21:00 WIB

Kejari Surabaya Setor Uang Rampasan Korupsi Rp4,53 Miliar ke Kas Negara

Jumat, 20 November 2026 - 08:26 WIB

Empat Tersangka Korupsi KBS Ditahan, Kerugian Negara Rp3,27 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 14:17 WIB

NK Ditahan Kejati, Dua Kadis ESDM Jatim Berturut-turut Jadi Tersangka Pungli

Minggu, 15 November 2026 - 15:35 WIB

Marcus Mietzner Bikin Sekjen PDIP Hasto Tersentak, Ternyata Sejak Pemilu 2019 Jokowi Sudah Berniat Habisi Banteng Moncong Putih

Sabtu, 14 November 2026 - 10:45 WIB

Nawardi minta Presiden tak salah pilih Wapres pengganti Gibran

Berita Terbaru

Ekonomi Bisnis

UMP Jatim 2027 Ditetapkan Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

Minggu, 22 Nov 2026 - 07:10 WIB

Pendidikan

Mengapa Perguruan Tinggi Membutuhkan KATUP?

Minggu, 22 Nov 2026 - 19:26 WIB

Ekonomi Bisnis

Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 jadi Rp2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

Minggu, 22 Nov 2026 - 12:42 WIB